Dalam rangka memperingati 30 tahun Peristiwa Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli 1996), Rumah Aspirasi Anggota DPR RI Sonny T Danaparamita (STD), menggelar Refleksi Demokrasi dan Doa Bersama yang diadakan di basecamp Rumah Aspirasi STD Bondowoso ,Senin (27/7/2026) malam.
Kegiatan refleksi dan doa Bersama ini dihadiri para relawan STD, berbagai elemen Masyarakat yang terdiri dari tokoh pemuda, tokoh organisasi kemasyarakatan, hingga tokoh agama dari berbagai penjuru wilayah Kabupaten Bondowoso.
Dalam sambutannya, Koordinator Rumah Aspirasi STD Bondowoso, Dedi Faizal Ali mengatakan, peringatan 30 tahun peristiwa Kudatuli harus menjadi pengingat bagi masyarakat untuk terus menjaga demokrasi, kebebasan berpendapat, dan kedaulatan rakyat. Menurutnya Kudatuli juga menjadi momentum untuk mengenang salah satu peristiwa penting dalam sejarah demokrasi Indonesia sekaligus memperkuat komitmen menjaga nilai-nilai demokrasi.
Baca juga : Lintas Generasi Kumpul di GARASI Banyuwangi, Sonny T. Danaparamita Ajak Warga dan Kaum Muda Rawat Demokras
“Malam ini bertepatan 30 Tahun peristiwa Kudatuli, Kami Bersama rekan-rekan rumah aspirasi serta Masyarakat, menggelar Kegiatan refleksi dan doa Bersama yang mana dari kegiatan ini kami harapkan menjadi media untuk menolak lupa dan menguatkan kembali ingatan bahwa negara kita pernah ada di titik nadir demokrasi serta hampir kehilangan nafasnya, dan peristiwa tersebut dapat menjadi pelajaran penting agar sejarah tidak terulang,” ujar Dedi
Sementara itu, Sugiono, salah seorang senior PDI Perjuangan yang juga menjadi pemantik dalam kegitan ini mengungkapkan bahwa peristiwa Kudatuli merupakan perwujudan nyata dari bentuk intervensi pemerintah kala itu terhadap partai politik, yang pada akhirnya memunculkan bentuk perlawanan rakyat terhadap rezim yang otoriter sehingga membuka pintu reformasi.
Oleh sebab itu, Sugiono berpesan agar api semangat dan nilai-nilai yang lahir dari Peristiwa 27 Juli 1996 harus terus dihidupkan dalam setiap langkah pengabdian khususnya kader PDI Perjuangan dan Masyarakat, bukan untuk membuka luka lama namun Tujuannya adalah memastikan bangsa tidak mengulangi Tindakan-tindakan yang mencederai hak demokrasi rakyat.
“Saya berpesan khususnya pada rekan-rekan yang masih muda, jadikan peristiwa Kudatuli ini sebagai refleksi sejarah bahwa Demokrasi yang kita nikmati hari ini dibayar mahal. Karena itu jangan pernah menganggapnya sesuatu yang biasa, terus jaga kedaulatan rakyat tetap di tangan rakyat” ucapnya dengan penuh semangat.
Dikonfirmasi terpisah, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sonny T Danaparamita mengatakan peristiwa kelam penyerangan kantor sah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) oleh kekuasaan otoriter yang menggunakan aparatur negara pada tiga dekade silam tersebut harus menjadi pengingat abadi bagi bangsa Indonesia.
“Tragedi Kudatuli bukan sekadar catatan sejarah, melainkan sebuah tragedi kemanusiaan dan wujud nyata pembunuhan terhadap demokrasi,” ujar Sonny
Sonny juga menekankan pesan kebangsaan sesuai dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Ia menuturkan bahwa peringatan ini diselenggarakan sama sekali bukan untuk memelihara dendam masa lalu, melainkan sebagai komitmen untuk memastikan agar kekerasan atas nama negara dan penindasan terhadap kedaulatan rakyat tidak terulang kembali.
“Peringatan Kudatuli memberi hikmah, pentingnya memiliki kesabaran revolusioner, sebagaimana yang diajarkan Ibu Megawati Soekarnoputri dan dimiliki pemimpin PDI Perjuangan di masa lalu,” terang Sonny.
Lebih Lanjut, Legislator PDI perjuangan kelahiran Banyuwangi ini menegaskan bahwa semangat perlawanan terhadap ketidakadilan di masa Orde Baru harus diwujudkan dalam kerja-kerja politik dan konstitusional di parlemen saat ini. Sebagai anggota legislatif, Sonny akan selalu berdiri tegak mengedepankan politik peradaban yang berlandaskan falsafah Satyam Eva Jayate—sebuah keyakinan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang akan menang.
“Sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan, saya akan menggunakan peristiwa 27 Juli ini sebagai landasan dan semangat saya dalam melakukan fungsi pengawasan agar segala kebijakan publik selalu berpihak pada kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan rakyat, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
