BANYUWANGI — Klaim keberhasilan pemerintah pusat terkait swasembada delapan komoditas pangan esensial menuai kritik tajam dari Senayan. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur III yang meliputi Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso, Sonny T. Danaparamita, S.H., M.H., menilai capaian yang dibanggakan tersebut patut diuji kembali karena terindikasi sekadar “kemandirian semu”.
Kritik tersebut dilontarkan Sonny menanggapi pidato Presiden Prabowo Subiyanto dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026 yang menggemakan keberhasilan swasembada pada komoditas beras, jagung, gula konsumsi, ayam ras, telur ayam ras, cabai besar, cabai rawit, dan bawang.
Selaku Kapoksi Fraksi PDI Perjuangan di Komisi IV DPR RI, politisi kelahiran Banyuwangi ini memberikan peringatan keras kepada jajaran menteri agar menyajikan data yang riil kepada kepala negara.
“Saya meminta agar para pembantu Presiden dalam melaporkan hasil kinerjanya bisa lebih obyektif dan komprehensif agar berbagai tantangan ke depan dapat disusun antisipasinya. Jangan menjebak Presiden dengan laporan yang sekadar di atas kertas,” tegas Sonny kepada awak media, Sabtu (15/8/2026).
Sengkarut Data dan Bencana Logistik di Ketapang
Sonny menyoroti kelemahan elementer dari klaim pemerintah yang ternyata masih bersandar pada angka proyeksi ketersediaan 2026, alih-alih realisasi panen petani secara utuh. Menurutnya, menjadikan asumsi Luas Tambah Tanam (LTT) sebagai indikator keberhasilan final adalah bentuk sesat metodologi yang bisa memicu blunder kebijakan pangan ke depan.
Lebih jauh, Sonny mengingatkan bahwa surplus agregat secara nasional acapkali menutupi krisis dan anjloknya harga di tingkat lokal, khususnya bagi petani di wilayah Tapal Kuda. Hal ini terlihat sangat ironis pada komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang. Meski pasokan di atas kertas diklaim 100 persen bersumber dari panen lokal, tata kelola logistik yang rapuh justru menghancurkan keringat petani.
Wakil rakyat ini mengambil contoh nyata yang sering terjadi di wilayahnya sendiri.
Baca juga : Bimtek SVLK di Banyuwangi, Sonny T. Danaparamita Tekankan Industri Kayu Wajib Jaga Hutan dari Hulu ke Hilir
“Lumpuhnya jalur distribusi logistik, seperti antrean berhari-hari di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, menyebabkan panen hortikultura membusuk di jalan dan harganya anjlok. Tangisan petani kita di tengah kemacetan ini secara otomatis menggugurkan klaim swasembada yang hanya indah di dokumen kementerian,” ungkap Sonny.
Kemandirian Rapuh Peternak Lokal
Nasib serupa juga mengintai para peternak ayam di daerah. Klaim swasembada daging dan telur ayam ras dinilai rapuh karena operasional di sisi hulu nyatanya masih sangat bergantung pada impor pakan ternak, khususnya bungkil kedelai (soybean meal) yang angkanya mencapai jutaan ton pada 2025.
Kondisi ini menyandera nasib peternak unggas di Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi pada fluktuasi nilai tukar rupiah. Hal tersebut terbukti nyata ketika harga di tingkat peternak anjlok hingga di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pada pertengahan 2026, sementara harga jual eceran di pasar justru melambung naik.
Merespons rentetan persoalan yang menyengsarakan petani dan peternak tersebut, Sonny mendesak pemerintah pusat agar segera mengubah haluan evaluasi dari sekadar berpatokan pada indikator kuantitas menjadi pendekatan ketahanan rantai pasok yang terintegrasi.
Untuk mewujudkan hal itu, ia menyerukan perlunya sinkronisasi data nasional melalui rekonsiliasi antara Kementan, Bapanas, BPS, Bulog, dan Kemendag guna menyeragamkan parameter data pangan agar tidak menyesatkan publik dalam pembuatan kebijakan.
Kebijakan juga harus kembali berfokus pada kesejahteraan petani dengan menjadikan harga yang berkeadilan di tingkat produsen sebagai tolok ukur utama, serta merealisasikan amanat Undang-Undang terkait penempatan satu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di setiap desa agar pendampingan kepada kelompok tani di wilayah Jatim III bisa lebih maksimal.
Baca juga : Gandeng APAC Cyber Security Fund, Sonny T. Danaparamita Bentengi UMKM Banyuwangi dari Kejahatan Digital
Selain itu, intervensi anggaran harus diarahkan secara masif untuk menyelamatkan komoditas transisi yang masih defisit parah, seperti bawang putih, kedelai, dan daging sapi, yang tingkat ketergantungan impornya saat ini masih menembus angka 80 persen lebih.
Hal lain yang tak kalah penting adalah penguatan infrastruktur pascapanen dengan memastikan ketersediaan alokasi khusus untuk pembangunan fasilitas rantai pendingin (cold chain storage) dan pusat pengeringan terpadu di lumbung-lumbung hortikultura demi mencegah tingginya angka susut panen dan meredam fluktuasi harga akibat tersendatnya distribusi antarpulau.
“Kedaulatan pangan tidak diukur dari deretan angka surplus di ibu kota, tetapi dari hadirnya negara dalam memastikan kesejahteraan petani di desa-desa kita,” pungkasnya.
