Bondowoso – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T Danaparamita, menegaskan bahwa upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional harus dimulai dari perlindungan lahan pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, hingga penguatan jumlah penyuluh pertanian di setiap desa.
Sonny menyampaikan, sebagai wakil rakyat yang membidangi sektor pertanian, kelautan, dan perikanan, dirinya memiliki tanggung jawab untuk terus memperjuangkan kebutuhan dan aspirasi para petani di berbagai daerah.
Menurut Sonny, saat ini seluruh pihak memiliki tujuan yang sama dalam membangun ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, termasuk pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Sekarang kita tidak lagi dalam pertandingan politik. Semua pihak, termasuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, sama-sama menginginkan terwujudnya kedaulatan pangan. PDI Perjuangan juga punya konsep besar soal itu,” kata Sonny saat ditemui Sabtu (16/5/2026).
Baca juga : Sonny T. Danaparamita Dorong Literasi Digital Lewat Pelatihan Artificial Intelligence di Banyuwangi
Legislator kelahiran Banyuwangi tersebut menilai, pemerintah perlu memberi perhatian serius terhadap sektor pertanian sebab hal itu menjadi syarat utama untuk mencapai kedaulatan pangan. Sonny pun menyampaikan salah satu persoalan yang memerlukan perhatian serius itu adalah semakin maraknya alih fungsi lahan sawah produktif menjadi kawasan permukiman maupun bangunan lainnya.
Meski, kebutuhan pembangunan perumahan memang penting, namun keberadaan sawah produktif juga harus tetap dijaga demi menjaga ketahanan pangan nasional.
“Memang kebutuhan masyarakat terhadap perumahan itu penting, tetapi sawah produktif juga harus dipertahankan. Banyak lahan pertanian kita yang terus beralih fungsi, dan itu harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Sebagai upaya untuk melindungi lahan lahan produktif agar tidak semakin tergerus, Sonny yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPP PA GMNI ini pun mengusulkan adanya penghargaan bagi kepala daerah yang mampu mempertahankan luas lahan sawah di wilayahnya agar produktivitas pertanian tetap terjaga.
Baca juga : Sonny T. Danaparamita Tekankan Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Selain persoalan lahan, Politisi PDI Perjuangan yang sudah dua periode menjabat sebagai anggota DPR RI ini juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan petani. Ia berpandangan bahwa kesejahteraan petani tidak bisa hanya diukur dari hasil keuntungan panen semata, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan hidup mereka secara menyeluruh. Ia menilai, sebagaimana buruh memiliki standar upah minimum, petani pun seharusnya memiliki indikator kesejahteraan yang jelas dan layak.
“Petani itu harus benar-benar sejahtera. Jangan hanya dihitung biaya tanam, pupuk, dan bibit, tetapi kebutuhan hidup mereka juga harus diperhatikan. Kalau buruh punya standar upah minimum, petani juga seharusnya punya indikator kesejahteraan yang jelas,” tegasnya.
Oleh sebab itu, dalam mendukung sektor pertanian, Sonny mengaku terus memperjuangkan bantuan alat dan mesin pertanian melalui jalur aspirasi sesuai kebutuhan masyarakat. Ia juga memastikan kelompok tani akan mendapatkan pendampingan melalui tim serta rumah aspirasi yang dimilikinya. Menurutnya, pendampingan menjadi faktor penting agar kelompok tani yang telah berkembang dapat terus maju dan meningkatkan produktivitasnya.
“Yang paling penting sebenarnya adalah pendampingan. Kelompok tani yang sudah maju harus terus didorong agar berkembang,” Kata Sonny
Terakhir Sonny juga menyoroti masih minimnya jumlah penyuluh pertanian di Indonesia. Berdasarkan amanat undang-undang, idealnya setiap desa memiliki satu penyuluh pertanian. Namun hingga kini jumlah penyuluh yang tersedia masih jauh dari kebutuhan nasional. Iamenyebut kebutuhan penyuluh pertanian mencapai sekitar 80 ribu orang, sementara jumlah yang ada saat ini baru sekitar 38 ribu orang. Karena itu, Komisi IV DPR RI terus mendorong pemerintah agar program “satu desa satu penyuluh” dapat segera direalisasikan.
“Kebutuhannya sekitar 80 ribu penyuluh pertanian, sementara sekarang baru sekitar 38 ribu. Artinya masih kurang puluhan ribu lagi. Karena itu kami di Komisi IV DPR RI terus mendorong pemerintah agar amanat satu desa satu penyuluh bisa benar-benar diwujudkan,” pungkasnya.
