Situbondo – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T Danaparamita, menilai kehadiran film Pesta Babi yang beberapa hari terakhir menjadi polemik di tengah masyarakat seharusnya tidak berhenti pada perdebatan soal tayang atau tidak tayang. Sonny menegaskan, isu yang lebih penting justru terletak pada pesan mengenai kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap hak-hak masyarakat adat yang muncul dalam narasi film tersebut.
Legislator PDI Perjuangan asal Banyuwangi tersebut menyebut bahwa pemerintah sebelumnya sudah memberikan penjelasan bahwa tidak ada pelarangan terhadap film itu. Namun demikian, ia melihat ada kritik yang patut menjadi perhatian bersama, khususnya terkait praktik eksploitasi alam yang kerap dibungkus dengan dalih pembangunan sektor energi maupun pangan.
Baca juga : Kedaulatan Pangan Terancam, Sonny T Danaparamita Soroti Alih Fungsi Sawah Produktif
“Beberapa hari terakhir, meskipun sudah diklarifikasi oleh pemerintah bahwa film Pesta Babi tidak ada larangan dari pemerintah. Tapi saya kira itu ada satu seruan di dalamnya, bahwa ada pengrusakan alam atas nama sumber-sumber energi ataupun pangan yang baru,” ujarnya saat di wawancarai saat menghadiri pelantikan pengurus PAC se-Kabupaten Situbondo, Sabtu (16/5/2026).
Sonny yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPP PA GMNI tersebut mengingatkan, berbagai proyek pembukaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam atas nama ketahanan pangan maupun energi tidak boleh dijalankan tanpa kajian menyeluruh. Menurutnya, kebijakan semacam itu berpotensi memicu persoalan sosial dan kerusakan ekologis apabila mengabaikan kepentingan masyarakat di wilayah terdampak.
Baca juga : Sonny T. Danaparamita Dorong Literasi Digital Lewat Pelatihan Artificial Intelligence di Banyuwangi
“Nah ini harus menjadi kajian yang mendalam, tidak semuanya kayak gitu itu pasti buruk, tidak begitu, tapi ini justru menjadi sumber dari evaluasi kita bersama,” katanya.
Lebih lanjut, Sonny menegaskan, bahwa cita-cita mewujudkan kedaulatan pangan memang penting dan tidak bisa dihindari. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan masyarakat adat, merusak keanekaragaman hayati, ataupun mengesampingkan hak asasi manusia.
Baca juga : Sonny T. Danaparamita Tekankan Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
“Jadi sekali lagi, kalau soal kedaulatan pangan itu adalah sebuah keniscayaan, tapi caranya jangan sampai memberangus hak masyarakat adat, memberangus keanekaragaman hayati kita, dan memberangus hak asasi manusia kita yang lain,” tegasnya.
