BONDOWOSO – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, menegaskan pemerintah harus memastikan pupuk bersubsidi mudah diakses, terjangkau, dan tepat sasaran guna menekan biaya produksi serta menjaga keberlangsungan sektor pertanian.
Hal tersebut disampaikan Sonny dalam Sosialisasi Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi kerja sama Komisi IV DPR RI dengan PT Pupuk Indonesia di Aula Jhon Perum Pancoran Regency, Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso Mulyadi, Asisten Account Executive PT Pupuk Indonesia M. Tito Suharsono, Agronomis Rahmad Hidayat, kelompok tani, serta pemilik kios pupuk.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai, petani merupakan penyangga ketahanan negara sehingga pemerintah harus hadir memberikan solusi konkret, terutama dalam mengendalikan biaya produksi.
Baca juga : PT. Pupuk Indonesia Sosialisasikan Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Situbondo
“Petani adalah tatanan penyangga negara. Karena itu, pemerintah harus hadir memberikan solusi agar biaya produksi petani bisa ditekan. Salah satunya melalui ketersediaan pupuk yang harus terjangkau, mudah didapat, dan murah,” ujar Sonny.
Menurutnya, persoalan pupuk bersubsidi tidak hanya menyangkut ketersediaan stok, tetapi juga mekanisme distribusi yang adil, transparan, dan tidak berbelit-belit. Ia meminta pemerintah menyederhanakan birokrasi agar petani tidak kesulitan memperoleh pupuk saat musim tanam.
“Pemerintah harus memberikan formulasi agar pupuk bersubsidi bisa terdistribusi secara berkeadilan. Jangan sampai petani justru kesulitan mendapatkan pupuk karena persoalan administrasi dan birokrasi yang berbelit,” tegasnya.
Lebih lanjut, Legislator dari dapil Jatim lll ini juga menyoroti keseimbangan harga gabah bagi petani dan harga beras bagi konsumen. Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga kepentingan petani sebagai produsen sekaligus masyarakat sebagai konsumen.
“Petani tentu menginginkan harga gabah yang tinggi, sementara masyarakat juga menginginkan harga beras yang murah. Ini menjadi tantangan yang harus diselesaikan pemerintah. Pupuk bersubsidi tidak hanya tersedia, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, menekan biaya usaha tani, dan meningkatkan kesejahteraan petani” ungkapnya
Sementara itu, dalam pemaparannya, M. Tito Suharsono menjelaskan dilaksanakannya sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada kelompok tani dan pemilik kios mengenai mekanisme, persyaratan administrasi, serta prosedur penyaluran pupuk bersubsidi. Selain itu petani juga wajib terdaftar dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) serta menunjukkan KTP atau kartu keluarga (KK) asli untuk memperoleh pupuk bersubsidi.
Baca juga : Sonny Danaparamita Turun Jadi DJ di Senam Warga Banyuwangi, Sembako Murah Ikut Dihadirkan
Ia juga mengimbau agar petani membeli pupuk melalui kios atau agen resmi dan menghindari penjualan ilegal melalui marketplace maupun media sosial karena berisiko menimbulkan persoalan hukum dan mendapatkan pupuk palsu.
“Petani harus berhati-hati terhadap penjualan pupuk bersubsidi yang tidak melalui agen resmi. Selain berpotensi menimbulkan persoalan hukum, pupuk yang dijual melalui jalur ilegal juga berisiko merupakan pupuk palsu,” Ujar Tito
Sementara itu Rahmad Hidayat seorang Agronomis, selaku narasumber ke 2 dalam kegiatan sosialisasi ini menjelaskan jenis pupuk dan penggunaannya harus sesuai karakteristik tanah. Menurutnya, petani perlu menjaga kesuburan tanah dan memahami kondisi lahan agar pemupukan efektif serta produktivitas pertanian meningkat.
Baca juga : LPPNU Banyuwangi Menolak Lupa Kerusakan Hutan Lider
“Petani diharapkan mampu mengidentifikasi jenis tanah di lahannya sehingga penggunaan pupuk bisa maksimal. Perawatan tidak cukup hanya pada tanaman, tetapi kondisi tanah juga harus dijaga dan dirawat dengan baik agar dapat menghasilkan panen yang maksimal,” terang Rahmad.
Melalui sosialisasi ini pula Sonny menegaskan keberpihakan kepada petani yang harus diwujudkan melalui kemudahan akses pupuk, kepastian distribusi, dan pengendalian biaya produksi agar produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, serta ketahanan pangan dapat terus ditingkatkan.
