Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sonny T. Danaparamita menegaskan bahwa pembahasan mengenai dugaan dampak tailing PT Freeport Indonesia terhadap masyarakat Kabupaten Mimika tidak boleh kembali berakhir tanpa tindak lanjut yang nyata. Setelah dua kali dibahas dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Sonny mendorong agar Komisi IV DPR RI menghasilkan rekomendasi resmi kepada kementerian teknis terkait sebagai bentuk solusi konkret bagi masyarakat terdampak.
“Tidak elok kalau sudah sampai di sini dua kali, nanti hasilnya cuma kunjungan. Menurut saya tidak ada progresivitas,” tegas Sonny. dalam RDPU Komisi IV DPR RI bersama Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT) dan perwakilan masyarakat Kabupaten Mimika, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Baca juga : Dua Kali Bahas Tailing Freeport, Sonny Dorong Langkah Konkret ke Kementerian Teknis
RDPU tersebut mengulas berbagai persoalan yang diduga muncul akibat pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia, mulai dari kerusakan lingkungan, perubahan wilayah pesisir dan aliran sungai, hingga dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Mimika.
Dalam kesempatan itu, perwakilan masyarakat memaparkan berbagai persoalan yang dialami warga di 23 kampung yang tersebar di Distrik Agimuga, Jita, dan Mimika Timur Jauh. Salah satu persoalan utama adalah pendangkalan Sungai Yamaima yang selama ini menjadi jalur transportasi vital bagi masyarakat.
Tak hanya itu, masyarakat juga menyampaikan kerusakan sejumlah pulau yang dianggap sakral oleh masyarakat adat, krisis air bersih, hingga meningkatnya gangguan kesehatan yang dialami anak-anak di Kampung Oyotya. Bahkan, kapal perintis yang sempat melayani masyarakat pada 2025 kini tidak lagi beroperasi akibat pendangkalan alur pelayaran menuju Dermaga Sipu-Sipu di Distrik Jita.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Mantan Sekjen Presidium GMNI ini menilai Komisi IV DPR RI perlu mengedepankan langkah penyelesaian daripada sekadar mencari pihak yang harus disalahkan. Sonny juga menyebut setiap persoalan harus segera ditindaklanjuti melalui rekomendasi kepada kementerian yang memiliki kewenangan. Ia menjelaskan, kerusakan sungai dapat ditangani melalui rekomendasi kepada Kementerian Kehutanan untuk melakukan rehabilitasi.
Baca juga : Bulan Bung Karno, Rumah Aspirasi Sonny T Danaparamita Gelar Aksi Napak Tilas dan Tabur Bunga di TMP Tamanan
“Hilangnya kawasan sagu yang berdampak pada ketahanan pangan dapat menjadi perhatian Kementerian Pertanian, sementara persoalan transportasi laut akibat rusaknya jalur sungai perlu mendapat respons cepat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat” Tegasnya
Selain itu, Politisi kelahiran Banyuwangi ini juga menyoroti tindak lanjut hasil pembahasan serupa pada tahun 2023. Menurutnya, dari berbagai komitmen yang pernah disepakati, baru pembangunan rumah singgah yang terealisasi, sementara sejumlah agenda penting lainnya, termasuk pembangunan smelter di Timika, belum menunjukkan perkembangan berarti.
Baca juga : Bulan Bung Karno, Rumah Aspirasi Sonny T Danaparamita Gelar Aksi Napak Tilas dan Tabur Bunga di TMP Tamanan
Karena itu, Sonny berharap RDPU kali ini tidak hanya menghasilkan catatan rapat, tetapi menjadi dasar lahirnya rekomendasi resmi Komisi IV DPR RI kepada kementerian-kementerian terkait agar persoalan yang dihadapi masyarakat Mimika dapat segera ditangani secara nyata.
“Saya kira perlu ada kesimpulan atau paling tidak catatan rapat yang kemudian secara internal kita pastikan dapat menjadi rekomendasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, maupun Kementerian Kehutanan,” pungkas Sonny.
