BANYUWANGI – Jeritan para sopir logistik dan petani hortikultura pecah di sepanjang jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.
Hingga awal April 2026, kemacetan horor yang mengular hingga belasan kilometer belum juga terurai.
Menanggapi situasi ini, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, melontarkan kritik keras terhadap kinerja pemerintah yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan.
”Ini bukan sekadar macet, ini adalah ancaman bagi ketahanan pangan kita. Bayangkan, sayur dan buah busuk di jalan, ternak-ternak stres di atas truk, dan petani kita di Jawa Timur menanggung rugi besar karena biaya operasional yang membengkak sementara harga jual anjlok akibat kualitas barang yang menurun,” tegas Sonny dengan nada prihatin.
Putra asli Banyuwangi ini menilai, langkah-langkah yang diambil Kementerian Perhubungan dan kepolisian seperti skema Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB) atau penambahan armada hanyalah obat pereda nyeri, bukan penyembuh luka.
Merujuk pada data GAPASDAP, Sonny menyoroti fakta bahwa hampir 50% kapal justru menganggur di tengah laut karena antrean sandar.
“Pemerintah sepertinya kurang serius. Mau ditambah seribu kapal pun, kalau dermaganya tidak ditambah, kemacetan ini akan menjadi ritual tahunan yang menyiksa rakyat. Leher botolnya ada di infrastruktur dermaga,” cetusnya.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Jatim III (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso), Sonny merasakan betul penderitaan konstituennya yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perikanan:
Petani Hortikultura: Truk sayur yang tertahan 15 jam di bawah terik matahari membuat hasil bumi busuk sebelum sampai ke Bali.
Peternak: Ternak yang dikirim mengalami penyusutan bobot badan drastis akibat stres selama antrean.
Nelayan : Kualitas ikan segar jatuh karena keterlambatan distribusi, sementara pasokan solar dan es balok ikut tersendat akibat kemacetan di jalur utama.
”Sekali lagi saya minta pemerintah lebih serius. Jangan biarkan distribusi logistik pangan kita lumpuh.
Jalur Ketapang-Gilimanuk adalah urat nadi ekonomi Jawa-Bali-NTB. Jika ini tersumbat, rakyat kecil yang paling pertama sesak napas karena kenaikan harga pangan dan kerugian hasil panen,” tutup Wakil Ketua Umum DPP PA GMNI tersebut.
