Sonny T. Danaparamita Mendesak Pemerintah Kendalikan Kenaikan Harga Beras Meski Stok Melimpah
Suara timur daily.co.id – Sonny T. Danaparamita, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menilai adanya indikasi kejanggalan di pasar beras nasional.
Sonny mengungkapkan adanya indikasi ketidakberesan, sebab harga beras terus naik meskipun stok dinyatakan melimpah. Hal ini menunjukkan hukum pasar supply dan demand tidak berjalan sesuai semestinya.
“Mengapa harga beras di pasar tetap tinggi, padahal stok CBP mencapai ±3,9–4 juta ton? Tentu bukan sebuah prestasi jika stok di gudang melimpah namun masyarakat sulit menjangkau harga beras dengan terjangkau di pasaran,” kata Sonny di Komplek DPR RI, Selasa (2/8/2025).
Data per 24 Agustus 2025 mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog mencapai 3,91 juta ton. Ditambah dengan stok komersial sebanyak 8.950 ton, total persediaan beras Bulog tercatat sebesar 3,92 juta ton.
Sementara itu, melalui Surat Keputusan Kepala Bapanas No.299/2025 tentang penetapan harga eceran tertinggi (HET), diputuskan bahwa HET beras medium mengalami kenaikan di seluruh wilayah Indonesia.
Sonny T. Danaparamita, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III (Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso), mendesak pemerintah segera mengambil langkah untuk mengendalikan harga beras di pasaran guna menjaga daya beli masyarakat.
“Meskipun HET beras sudah dinaikan, akan tetapi di pasar harga tetap mengalami kenaikan. Padahal HET untuk beras medium sudah dinaikkan,” kata Sonny heran.
Pria dengan jiwa seni ini menegaskan bahwa ketersediaan pasokan beras dan keterjangkauan harga harus sejalan, karena keduanya memiliki peran yang sama pentingnya.
Baca Juga:Â Peringati Bulan Bung Karno, Sonny Gelar Nobar dan Diskusi Bersama Mahasiswa BanyuwangiÂ
Sonny menegaskan bahwa pemerintah bersama Bulog seharusnya bertindak lebih strategis, agresif, dan tepat dalam upaya menstabilkan harga beras.
Menurut Sonny, lonjakan harga beras saat ini bukan disebabkan oleh menipisnya cadangan pemerintah, melainkan dipicu oleh berbagai faktor seperti distribusi yang tidak efisien, hambatan pasokan lokal, dinamika perilaku pasar, serta pengelolaan stok dan pola intervensi yang belum berjalan optimal.
Oleh karena itu, Sonny mendesak pemerintah bersama Bulog untuk segera turun langsung ke lapangan dan melakukan investigasi secara menyeluruh.
Sonny menekankan bahwa pemerintah bersama Bulog perlu segera menyalurkan beras dari gudang ke pasar-pasar di berbagai daerah secara cepat dan tepat sasaran. Langkah ini penting untuk melindungi konsumen, khususnya rumah tangga berpendapatan rendah, agar tidak semakin terbebani.
“Lambatnya distribusi beras ke daerah-daerah adalah persoalan yang harus segera diselesaikan,” kata Sonny.
Sonny juga mendorong pemerintah bersama Bulog untuk segera mengeluarkan stok beras lama dari gudang, guna mencegah penurunan kualitas, menghindari potensi kerugian negara, serta menjaga stabilitas harga pangan.
Sonny menilai Bulog perlu menerapkan prinsip *first in, first out* (FIFO) dengan menyalurkan beras lama melalui operasi pasar, sehingga stok dapat terserap dan pasokan tetap terjaga segar.
“Kalau belum disposal (mutunya turun dan tidak layak dikonsumsi), beras-beras impor yang ada di gudang harus segera dikeluarkan, agar negara tidak menanggung kerugian lagi,” ujar dia.